Hari ini Rabu tanggal 18 Desember 2019 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping mendapat kunjungan dari KPPN Lubuk Sikaping yang merupakan mitra kerja yang bertindak selaku Bendahara Umum Negara.
Turut hadir dalam rangkaian acara tersebut Ibu Yovita selaku Kasi Vera pada KPPN Lubuk Sikaping dan berbincang langsung dengan Sekretaris (Paisul Batubara, S.Ag) selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Kasubag Umum dan Keuangan (Syamsurna, S.Ag) sebagai opertor SAIBA terkait rekonsiliasi dan (Adriyeni , SH) sebagai Bendahara Pengeluaran terhadap kendala kendala dalam penyelesaian masalah Satker menghadapi akhir Tahun 2019. (ceta)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.