Nongliasma, S.Ag,.MH pimpin pelaksanaan sidang Descente di Nagari Panti Timur
Lubuk Sikaping, 21 November 2019. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang diketuai Nongliasma, S.Ag M.A., didampingi hakim anggota Fajri, S,Ag dan Dra. Mazliatun serta dibantu oleh panitera pengganti Helmy Ahmad, S.H. melaksanakan sidang pemeriksaan setempat dalam perkara Harta Bersama register nomor : 147/Pdt.G/2019/PA.Lbs
Sidang pemeriksaan setempat ini dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi masing masing Pengacara. Adapun objek yang diperiksa pada sidang pemeriksaan setempat dilakukan terhadap objek sengketa ini adalah sebidang tanah perumahan, 1 unit bangunan permanen, dan kolam ikan, ladang jagung, kendaraan roda 2 dan roda 4 serta 1 unit ruko yang terletak di Nagari Panti Timur, Kabupaten Pasaman.
Pemeriksaan setempat dilakukan kali ini merupakan yang pertama kali .Pemeriksaan setempat berjalan dengan aman dan lancar (ceta)
Berikut beberapa foto objek sengketa harta bersama (foto oleh herman)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.