Info Delegasi
Logo PENGADILAN AGAMA LUBUKSIKAPING

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN AGAMA LUBUKSIKAPING

Jl. Prof Dr. Hamka No.16 C, Lubuk Sikaping 26311

pa-lubuksikaping@gmail.com

SIPP PA


Logo Artikel

PERMA

Perma

PERMA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2017

 

PERMA NOMOR 01 TAHUN 2017

 
Tentang:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

PERMA NOMOR 02 TAHUN 2017

 
Tentang:
PENGADAAN HAKIM

TAHUN 2016

PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016

 
Tentang:
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN.

PERMA NOMOR 2 TAHUN 2016

 
Tentang:
PEDOMAN BERACARA DALAM SENGKETA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PERMA NOMOR 3 TAHUN 2016

 
Tentang:
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERMA NOMOR 4 TAHUN 2016

 
Tentang:
LARANGAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PRAPERADILAN

PERMA NOMOR 5 TAHUN 2016

 
Tentang:
SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH

PERMA NOMOR 6 TAHUN 2016

 
Tentang:
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN SERTA PENGADAAN TENAGA HAKIM

PERMA NOMOR 7 TAHUN 2016

 
Tentang:
PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA
Status:
PERBAIKAN FILE

PERMA NOMOR 8 TAHUN 2016

 
Tentang:
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ATASAN LANGSUNG DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA
Status:
PERBAIKAN FILE

PERMA NOMOR 9 TAHUN 2016

 
Tentang:
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA
Status:
PERBAIKAN FILE

PERMA NOMOR 10 TAHUN 2016

 
Tentang:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

PERMA NOMOR 11 TAHUN 2016

 
Tentang:
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN DAN SENGKETA PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN
Status:
PERBAIKAN FILE

PERMA NOMOR 12 TAHUN 2016

 
Tentang:
TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS
Status:
PERBAIKAN FILE

PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016

 
Tentang:
TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI

PERMA NOMOR 14 TAHUN 2016

 
Tentang:
TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH
 
 
TAHUN 2015
 

PERMA NOMOR 01 TAHUN 2015

 
Tentang:
PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR’IYAH DALAM RANGKA PENERBITAN AKTA PERKAWINAN, BUKU NIKAH, DAN AKTA KELAHIRAN

PERMA NOMOR 02 TAHUN 2015

 
Tentang:
TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

PERMA NOMOR 03 TAHUN 2015

 
Tentang:
HAKIM KHUSUS DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN

PERMA NOMOR 04 TAHUN 2015

 
Tentang:
PEDOMAN BERACARA DALAM PENILAIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG

PERMA NOMOR 05 TAHUN 2015

 
Tentang:
PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAH

PERMA NOMOR 06 TAHUN 2015

 
Tentang:
HAKIM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN

PERMA NOMOR 07 TAHUN 2015

 
Tentang:
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN
Status:
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1532

TAHUN 2014

PERMA NOMOR 01 TAHUN 2014

 
Tentang:
PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN
Status:
Ralat

PERMA NOMOR 03 TAHUN 2014

 
Tentang:
PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Status:
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 755

PERMA NOMOR 04 TAHUN 2014

 
Tentang:
PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Status:
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052

PERMA NOMOR 02 TAHUN 2014

 
Tentang:
TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMBERI HIBAH

PERMA NOMOR 05 TAHUN 2014

 
Tentang:
PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
TAHUN 2013

 

PERMA NOMOR 01 TAHUN 2013

 
Tentang:
TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ATAU TINDAK PIDANA LAIN

PERMA NOMOR 02 TAHUN 2013

 
Tentang:
TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU

PERMA NOMOR 03 TAHUN 2013

 
Tentang:
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

TAHUN 2012

PERMA Nomor 02 Tahun 2012

 
Tentang:
PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

PERMA Nomor 03 Tahun 2012

 
Tentang:
BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

PERMA Nomor 01 Tahun 2012

 
Tentang:
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN

PERMA Nomor 04 Tahun 2012

 
Tentang:
PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARA

PERMA Nomor 05 Tahun 2012

 
Tentang:
PENETAPAN SEMENTARA

PERMA Nomor 06 Tahun 2012

 
Tentang:
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILU
 
TAHUN 2011
 

PERMA Nomor 02 Tahun 2011

 
Tentang:
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

PERMA Nomor 01 Tahun 2011

 
Tentang:
HAK UJI MATERIIL

TAHUN 2010

 

PERMA Nomor 01 Tahun 2010

 
Tentang:
STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN DAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM SERTA KETERBUKAAN PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

TAHUN 2009

PERMA Nomor 01 Tahun 2009

 
Tentang:
PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PERMA Nomor 02 Tahun 2009

 
Tentang:
BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

PERMA Nomor 04 Tahun 2009

 
Tentang:
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG

PERMA Nomor 03 Tahun 2009

 
Tentang:
PEDOMAN PENYELENGGARAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN

TAHUN 2008

PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008

 
Tentang:
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

PERMA NOMOR 2 TAHUN 2008

 
Tentang:
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

PERMA NOMOR 3 TAHUN 2008

 
Tentang:
PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU
TAHUN 2007

 

PERMA Nomor 01 Tahun 2007

 
Tentang:
PENGADILAN PERIKANAN

TAHUN 2006

PERMA Nomor 01 Tahun 2006

 

TAHUN 2005

PERMA NO. 02 TAHUN 2005

 
Tentang:
TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN HASIL PILKADA DAN PILWAKADA DARI KPUD PROPINSI DAN KPUD KABUPATEN / KOTA

PERMA NO. 03 TAHUN 2005

 
Tentang:
TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU

TAHUN 2004

PERMA NO. 01 TAHUN 2004

 
Tentang:
HAK UJI MATERIIL
TAHUN 2003

PERMA NO. 01 TAHUN 2002

 
Tentang:
ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK

PERMA NO. 03 TAHUN 2002

 
Tentang:
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

PERMA NO 2 TAHUN 2002

 
Tentang:
TATA CARA PENYELENGGARAAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH MAHKAMAH AGUNG

TAHUN 2001

PERMA NO. 01 TAHUN 2001

 
Tentang:
PERMOHONAN KASASI PERKARA PERDATA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL

TAHUN 2000

PERMA NO. 01 TAHUN 2000

 
Tentang:
LEMBAGA PAKSA BADAN

PERMA NO. 02 TAHUN 2000

 
Tentang:
PENYEMPURNAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG HAKIM AD HOC
 

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas