Info Delegasi
Logo PENGADILAN AGAMA LUBUKSIKAPING

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN AGAMA LUBUKSIKAPING

Jl. Prof Dr. Hamka No.16 C, Lubuk Sikaping 26311 Telp (0753) 20082 Fax. (0753) 20172

email: pa.lubuksikaping@pta-padang.go.id, website :https://www.pa-lubuksikaping.go.id

SIPP PA


Logo Artikel

SOSIALISASI PMK NO 196 PMK 05 2018


Notice: Undefined property: stdClass::$contactid in /home/h402029/public_html/templates/templatema/classes/ArtxContentSingleArticle.php on line 79

Sosialisasi PMK No. 196/PMK.05/2018

WhatsApp Image 2019 04 29 at 16.23.17

KPA dan Bendahara Pengeluaran sedang mendengarkan pemaparan materi (foto oleh adriyeni)

Senin, 29 April 2019 pukul 09.00 WIB bertempat di Hotel Arumas, diadakan acara Sosialisai PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang tata cara pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang diadakan oleh KPPN bersama BRI Lubuk Sikaping. Yang mana acara ini dihadiri oleh semua KPA dan Bendahara Pengeluaran Lingkup KPPN Lubuk Sikaping.

WhatsApp Image 2019 04 29 at 16.23.18

Narasumber sedang memaparkan mekanisme penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (foto oleh Adriyeni)

Kartu Kredit Pemerintah sendiri merupakan mekanisme baru dalam pengelolaan APBN yang nantinya akan efektif dilaksanakan per 1 Juli 2019. Pada mekanisme ini, Uang Persediaan (UP) atau uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran  untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung dari kas negara ke penyedia barang/jasa akan mengalami perubahan yaitu dari semula 100% bentuk Kas Tunai di Brankas dan/atau Kas di Bank menjadi bentuk tunai (60%) dan Kartu Kredit (40%).

Sementara bank penerbit kartu kredit yang ditunjuk adalah bank yang termasuk dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN. Adapun bank penerbit KKP pada satker mitra KPPN Lubuk Sikaping adalah BRI Cabang Lubuk Sikaping.

Dengan penggunaan kartu kredit pemerintah ini diharapkan akan meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara non tunai, dan mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan uang persediaan. Karena prinsip dasarnya adalah fleksibel, aman, efektif dan akuntabel.(ceta)

 

 



Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/h402029/public_html/modules/mod_matabswidget/helper.php on line 14

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas