Info Delegasi
Logo PENGADILAN AGAMA LUBUKSIKAPING

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN AGAMA LUBUKSIKAPING

Jl. Prof Dr. Hamka No.16 C, Lubuk Sikaping 26311

pa-lubuksikaping@gmail.com

SIPP PA


Logo Artikel

SOSIALISASI E COURT

Sosialisasi E-court

 

SOSIALISASI E-COURT DI PA LUBUK SIKAPING

sosialisasi ecourt 1

pa-lubuksikaping.go.id

Lubuk sikaping, 14 Nopember 2018, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping melaksanakan Sosialisasi Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik dan Sosialisasi Aplikasi e-Court untuk Aparatur Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

sosialisasi ecourt 2

Sosialisasi dilaksanakan di Ruang Sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan Pembicara Bapak Paisul Batubara, S.Ag selaku Sekretaris Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang mensosialisasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2018, Sdri. Elfa Yuni Rahmi, SH. sebagai penyampai materi Aplikasi e-Court.

sosialisasi ecourt 3

E-Court merupakan bentuk reformasi Mahkamah Agung di bidang teknologi informasi dalam sistem peradilan. Sebelumnya Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. PERMA tersebut memberikan payung hukum bagi implementasi aplikasi E-Court. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sudah memungkinkan pengiriman berkas yang tidak hanya terbatas pada berkas permohonan dan gugatan, namun juga terhadap surat jawaban berupa replik, duplik, dan kesimpulan serta digunakan untuk pemanggilan secara elektronik. Sedangkan untuk proses pembuktian masih harus dilakukan dengan sistem konvensional atau manual, melalui persidangan langsung dihadapan hakim

 

SOSIALISASI E-COURT DI PA LUBUK SIKAPING

pa-lubuksikaping.go.id

Bottom of Form

Lubu

Lubuk sikaping, 14 Nopember 2018, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping melaksanakan Sosialisasi Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik dan Sosialisasi Aplikasi e-Court untuk Aparatur Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

Sosialisasi dilaksanakan di Ruang Sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan Pembicara Bapak Paisul Batubara, S.Ag selaku Sekretaris Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang mensosialisasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2018, Sdri. Elfa Yuni Rahmi, SH. sebagai penyampai materi Aplikasi e-Court.

E-Court merupakan bentuk reformasi Mahkamah Agung di bidang teknologi informasi dalam sistem peradilan. Sebelumnya Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. PERMA tersebut memberikan payung hukum bagi implementasi aplikasi E-Court. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sudah memungkinkan pengiriman berkas yang tidak hanya terbatas pada berkas permohonan dan gugatan, namun juga terhadap surat jawaban berupa replik, duplik, dan kesimpulan serta digunakan untuk pemanggilan secara elektronik. Sedangkan untuk proses pembuktian masih harus dilakukan dengan sistem konvensional atau manual, melalui persidangan langsung dihadapan hakim.

Layanan E-court ini baru terbatas untuk Advokad. Para Advokat/Pengacara sebagai pengguna aplikasi e-Court terlebih dahulu harus melakukan registrasi pada laman https://ecourt.mahkamahagung.go.id dan melengkapi data serta mengunggah dokumen yang dibutuhkan dan menunggu data terverifikasi oleh Pengadilan Tk. Banding. Setelah data pengguna terverifikasi maka pengguna bisa melakukan Pendaftaran Gugatan secara online melalui Aplikasi e-Court.


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas