Info Delegasi
Logo PENGADILAN AGAMA LUBUKSIKAPING

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN AGAMA LUBUKSIKAPING

Jl. Prof Dr. Hamka No.16 C, Lubuk Sikaping 26311 Telp (0753) 20082 Fax. (0753) 20172

email: pa.lubuksikaping@pta-padang.go.id, website :https://www.pa-lubuksikaping.go.id

SIPP PA


Logo Artikel

MOU PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH


Notice: Undefined property: stdClass::$contactid in /home/h402029/public_html/templates/templatema/classes/ArtxContentSingleArticle.php on line 79

Mou Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

PA dan Bank BRI Lubuk Sikaping MoU Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

KKP 2.2019

pa-lubuksikaping.go.id

Pengelolaan dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ini mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dan petunjuk dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Sikaping Nomor: S-049/WPB.07/Kp.04/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Langkah-langkah Persiapan Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) secara penuh. 

Oleh karena itu untuk menindaklanjuti hal tersebut diatas, Pimpinan BRI Cab Lubuk Sikaping datang ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk menyerahkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) (Selasa/ 09 April 2019). Kedatangan Pimpinan BRI Cab. Lubuk Sikaping lansung disambut oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping (Nongliasma, S.Ag, MH) dan Sekretaris (Paisul Batubara, S.Ag) bertempat di Ruang Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

KKP 3.2019

Nongliasma, S.Ag. MH Ketua PA Lubuk Sikaping sangat mengapreasi adanya penyerahan KKP ini, karena Kartu Kredit Pemerintah (KKP) merupakan alat pembayaran atas transaksi belanja negara dalam penggunaan Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah dan adanya pembagian proporsi besaran UP Tunai sebesar 60% dan UP KKP sebesar 40% dari besaran UP sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menurut Pimpinan Cabang Bank BRI Cabang Lubuk Sikaping Trio Nugraha, ST, Tujuan adanya Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah sebagai alat pembayaran dalam rangka penggunaan Uang Persediaan sehingga berjalan dengan efektif dan efisien serta dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam melakukan transaksi. Pada tahun 2019 ini telah melakukan tiga kali kerjasama dengan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, yang pertama Layanan CMS dan kedua Mini Atm serta yang ketiga MoU Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

Serta Pimpinan BRI Cab. Lubuk Sikaping mengatakan bahwa kerjasama ini merupakan wujud nyata Bank BRI Cabang Lubuk Sikaping dapat hadir dan membantu serta bisa memberikan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder di Kabupaten Pasaman, oleh karena itu dengan adanya MoU ini akan memberikan dampak positif terhadap administrasi keuangan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping khususnya, sehingga pengelolannya semakin cepat, transparan serta akuntabel.



Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/h402029/public_html/modules/mod_matabswidget/helper.php on line 14

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas